Cara Dan Persyaratan Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Terbaru

Cara Dan Persyaratan Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Terbaru

Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat selama PPKM, pemerintah telah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) akan disalurkan kembali.

Pemerintah berharap bantuan pekerja/buruh senilai 1 juta rupiah per orang ini dapat meringankan beban keuangan pekerja dan perusahaan yang mengalami kesulitan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk BSU yang akan disalurkan kepada calon penerima BSU.

“Pemerintah mengeluarkan kebijakan BSU ini untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja, dan untuk membantu pekerja yang diberhentikan atau yang penghasilannya berkurang karena pembatasan waktu kerja.

Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. , ”kata Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, ketika berbicara tentang manfaat alokasi BSU.

Pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan BSU senilai Rp500.000 per bulan, berlaku selama dua bulan, dan satu kali pembagian.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia Nomor 16 Tahun 2021, persyaratan penerima BSU adalah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia

2. Peserta aktif BPJS ketenagakerjaan sebelum Juni 2021

3. Gaji bulanan maksimal Rp3.500.000

BACA JUGA :  Begini Panduan Lengkap Agar Cepat Cair BLT UMKM 2021 Rp 1,2 Juta

4. Bekerja di bidang PPKM 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah.

5. Mengutamakan bekerja di industri barang konsumsi, transportasi dan industri lainnya

Mengenai persyaratan besaran upah, terdapat peraturan tambahan bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah yang upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp 3,5 juta.

Persyaratan upah/gaji paling banyak adalah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, dibulatkan ke 100.000 terdekat. Misalnya, upah minimum Kabupaten Karawang adalah Rp 4.798.312, dibulatkan menjadi Rp 4.800.000.

Oleh karena itu, Kabupaten Karawang berhak atas ketentuan upah maksimal pekerja BSU sebesar Rp 4,8 juta. Mengenai upah minimum, Pasal 3A lebih lanjut menjelaskan bahwa upah yang diharapkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.

Untuk mencegah tumpang tindih penerima manfaat, pekerja yang belum menerima Program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) juga diprioritaskan untuk menerima penerima manfaat BSU.

Pada Jumat (30 Juli 2021) BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pemerintah telah menerima 1 juta data penerima yang dituju, dimana 8,73 juta pekerja/buruh diperkirakan akan menerima BSU.

BACA JUGA :  Cara mudah dapat BLT ibu hamil senilai 3 juta rupiah

Data calon penerima manfaat berasal dari data peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan verifikasi dan verifikasi data sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2021.

Nantinya, Kemenaker juga akan memeriksa dan menyaring data 1 juta penerima BSU untuk memastikan keberlakuan format data dan menghindari duplikasi data.

Data penerima diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan, dan batas waktunya adalah 30 Juni 2021, sehingga hanya peserta yang mendaftar sebelum waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang berhak mengikuti BSU.

Bagi pekerja/pekerja yang merasa memenuhi persyaratan tetapi tidak yakin telah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengecek melalui website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/, jika tidak bisa login dapat menghubungi Call center BPJS Ketenagakerjaan 1500910.

Pemerintah juga menegaskan, untuk mempercepat penyaluran dan meminimalisir penyalahgunaan penyaluran bantuan, BSU akan disalurkan langsung ke rekening penerima pada Agustus mendatang.

Penerima pembayaran BSU dengan mobile banking dapat melihatnya langsung di perangkat mereka, atau melalui mesin ATM dan cabang bank distribusi.

Bank penyalur BSU adalah bank milik negara yang terdaftar di HIMBARA, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN.

BACA JUGA :  HINGGA JUNI 2021, PEMPROV DKI JAKARTA KEMBALI MEMBUKA PENDAFTARAN DATA TERPADU FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU (DT FMOTM)

Khusus Bank Indonesia Syariah (BSI) untuk menyalurkan dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh.

Sekretaris Johnny kemudian menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan WFO di tempat kerja atau pabriknya untuk terus melaksanakan perjanjian sanitasi secara tegas dan disiplin, serta siap melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjanjian sanitasi.

“Sesuai tujuan utama penetapan BSU, pemerintah juga berharap pengusaha dan pekerja/buruh tetap menjalin dialog bilateral untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, kelangsungan usaha bagi pengusaha dapat terjaga dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup pekerja/buruh di masa pandemi,” imbuh Menkominfo.

Sumber: Kontan.co.id

Kata Kunci:
Bantuan 1 2 Juta -Bantuan 2 4 Juta -Bantuan 3 5 Juta -Bantuan 300 Ribu -Bantuan Bri 2021 -Bantuan Bri Ktp -Bantuan Kementerian Koperasi Dan Ukm -Bantuan Lewat Ktp -Bantuan Sosial Tunai Bri -Bri Bantuan -Cara Daftar Bantuan 3 5 Juta -Cara Daftar Bantuan Pedagang Kecil-Cara Daftar Bantuan Sosial Tunai Online -Daftar Bantuan 3 5 Juta -Daftar Bantuan Bri -